Selama menjabat di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikenal sebagai figur yang sangat gencar mendorong Reformasi Birokrasi. Fokus utamanya adalah menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah mengakar dalam administrasi publik. Ia percaya bahwa kunci peningkatan pelayanan terletak pada integritas dan efisiensi sistem internal pemerintah.
Salah satu inovasi paling signifikan dalam Reformasi Birokrasi ini adalah penerapan sistem e-budgeting. Sistem ini memaksa seluruh proses penganggaran dilakukan secara elektronik dan terbuka. Tujuannya adalah mencegah adanya anggaran siluman atau penyimpangan dana di tengah jalan, karena setiap pos pengeluaran dapat dilacak secara transparan oleh publik dan stakeholder terkait.
Transparansi juga ditingkatkan melalui berbagai platform digital. Rapat-rapat penting, termasuk rapat anggaran, disiarkan secara live melalui platform berbagi video. Keterbukaan ini memungkinkan pengawasan publik yang belum pernah ada sebelumnya. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi yang bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selain e-budgeting, ia juga menerapkan lelang jabatan secara terbuka untuk posisi-posisi strategis. Sistem meritokrasi ini memastikan bahwa pejabat yang menempati posisi penting adalah mereka yang memiliki kompetensi terbaik, bukan karena kedekatan politik. Langkah ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan mengurangi intervensi politik dalam penempatan pegawai.
Reformasi Birokrasi juga berdampak langsung pada pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP dirancang untuk mempermudah perizinan, menghilangkan praktik pungutan liar, dan mempercepat waktu tunggu. Standarisasi pelayanan ini mengurangi kontak langsung antara masyarakat dengan birokrat, yang secara efektif menekan potensi korupsi.
Di sektor pembangunan infrastruktur, Ahok juga dikenal karena kebijakan penertiban kawasan kumuh. Penertiban ini dilakukan untuk normalisasi sungai dan pembangunan fasilitas umum. Meskipun kontroversial dari aspek sosial, langkah ini dianggap perlu untuk mengatasi masalah banjir jangka panjang dan mewujudkan tata ruang kota yang lebih teratur dan modern.
Pendekatan kepemimpinan Ahok yang tegas dan blak-blakan menjadi ciri khas dalam menjalankan Reformasi Birokrasi. Ketegasan ini membantu memotong rantai komando yang panjang dan memberantas oknum birokrat yang resisten terhadap perubahan. Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk mendorong perubahan budaya di lingkungan pemerintahan yang besar.