Marzuki Darusman mengemban jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia pada periode krusial 1999-2001, tepat di awal era reformasi yang penuh gejolak. Masa jabatannya ditandai dengan harapan besar masyarakat akan penegakan hukum yang bersih dan penuntasan kasus-kasus korupsi kakap. menghadapi tantangan berat untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung.
Sebagai Jaksa Agung di masa transisi mengambil langkah-langkah signifikan untuk melakukan reformasi internal. Ia berupaya meningkatkan integritas aparat kejaksaan dan menekan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ini adalah upaya krusial untuk membersihkan institusi yang sempat tercoreng oleh berbagai skandal, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Salah satu fokus utama Marzuki Darusman adalah penanganan kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di era sebelumnya. Meskipun menghadapi banyak rintangan, komitmennya dalam mengusut tuntas kasus suap dan penyelewengan dana menjadi prioritas. Ini adalah bagian dari janji reformasi untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu di Bangsa Indonesia.
Dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penyitaan aset hasil korupsi, peran Jaksa Agung sangat sentral. Marzuki Darusman mencoba memperkuat fungsi penuntutan dalam melacak dan mengamankan aset-aset hasil kejahatan. Meskipun tantangan teknis dan politis besar, upaya tersebut menjadi fondasi penting bagi penegakan hukum di masa depan.
Era kepemimpinan Marzuki Darusman juga ditandai dengan semakin terbukanya ruang publik untuk mengawasi kinerja lembaga penegak hukum. Ini sejalan dengan semangat reformasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Sensitivitas dan Legalitas dalam setiap tindakan Kejaksaan menjadi sorotan utama masyarakat dan media.
Meskipun menghadapi batasan waktu dan kompleksitas masalah yang diwarisi dari masa lalu, Marzuki Darusman berkontribusi dalam peletakan dasar bagi reformasi Kejaksaan Agung. Upaya-upaya yang ia lakukan membantu membentuk wajah lembaga penegak hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan di tengah masyarakat.
Tantangan seperti yang terjadi pada kasus Nurhadi, yang belakangan menunjukkan bagaimana praktik menerima suap masih marak bahkan setelah reformasi, menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi adalah proses berkelanjutan. Setiap Jaksa Agung, termasuk Marzuki Darusman, memiliki peran penting dalam perjuangan panjang ini.
Pada akhirnya, masa jabatan Marzuki Darusman adalah babak penting dalam sejarah Kejaksaan Agung Indonesia. Ia adalah figur yang mencoba menavigasi institusi di tengah badai reformasi, meninggalkan jejak upaya pembaruan yang menjadi pelajaran berharga bagi kepemimpinan Jaksa Agung di era selanjutnya.