Gaji Komisaris PLN Nusantara Power, khususnya terkait penunjukan Ade Armando, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Besaran remunerasi untuk posisi ini seringkali menarik perhatian karena tanggung jawab besar yang diemban serta sumbernya dari perusahaan pelat merah. Angka-angka yang terungkap menunjukkan bahwa posisi komisaris BUMN memang memiliki kompensasi yang signifikan.
Berdasarkan data terkini untuk tahun buku 2024, gaji Komisaris PLN Nusantara Power terdiri dari beberapa komponen. Ada honorarium bulanan yang cukup besar, tunjangan transportasi, dan tunjangan komunikasi. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan tantiem tahunan, yang besarnya bisa bervariasi tergantung kinerja perusahaan.
Jika dirinci, honorarium bulanan seorang anggota Komisaris PLN Nusantara Power dapat mencapai sekitar Rp106.920.000. Ditambah tunjangan transportasi bulanan sekitar Rp21.384.000 dan tunjangan komunikasi bulanan Rp1.000.000. Ini menunjukkan komponen tetap yang diterima setiap bulan oleh para komisaris.
Namun, yang membuat total penghasilan menjadi fantastis adalah tantiem tahunan. Besaran tantiem ini bisa berkisar antara Rp393.096.375 hingga Rp673.879.500. Dengan demikian, total penghasilan tahunan seorang anggota Komisaris PLN Nusantara Power dapat melampaui angka Rp2 miliar, tergantung pada performa perusahaan.
Struktur gaji Komisaris BUMN pada umumnya diatur berdasarkan persentase dari gaji direktur utama. Untuk anggota dewan komisaris, mereka biasanya menerima 90% dari honorarium komisaris utama. Hal ini memastikan adanya standar remunerasi yang relatif seragam di lingkungan BUMN.
Perbincangan mengenai gaji Komisaris ini mencerminkan harapan publik akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara. Meskipun kompensasi yang tinggi wajar untuk posisi strategis, masyarakat ingin memastikan bahwa kinerja dan tanggung jawab yang diemban sepadan dengan penghasilan yang diterima.
PLN Nusantara Power sebagai anak usaha PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik memiliki peran vital dalam menjaga pasokan energi nasional. Oleh karena itu, kinerja dewan komisaris dalam pengawasan dan pemberian arahan strategis sangatlah krusial untuk keberlanjutan operasional perusahaan.
Transparansi dalam laporan keuangan dan rincian remunerasi menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat memahami bahwa gaji Komisaris merupakan bagian dari struktur penggajian yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BUMN.